Tugas Pokok

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pengkajian hukum, legislasi daerah, menyusun dan/atau memproses Rancangan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya, memberikan bantuan hukum dan membina keluarga sadar hukum (KADARKUM) kepada masyarakat Kota Makassar.

Fungsi

  1. Pelaksanaan pengkajian perumusan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan telaahan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Pelaksanaan program legislasi daerah.
  4. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan dokumentasi produk hukum dan pempublikasian produk hukum daerah.
  5. Pelaksanaan koordinasi bahan pertimbangan dan pelaksanaan bantuan hukum bagi aparatur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar.
  6. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan hukum dan gerakan sadar hukum bagi masyarakat.
  7. Mengatur penyebaran dokumen hukum.
  8. Melaksankan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  9. Mempersiapkan bahan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  10. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang perlu untuk dipublikasikan dan atau disajikan.
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.