Uji Publik Terhadap Eksistensi Perwali Makassar No.72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

Pemerintah Kota Makassar melaksanakan uji publik terhadap eksistensi Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 72 Tahun 2016  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), Selasa (17/1).

Acara ini diselenggrakan di Ruang Sidang Perwali Pemkot Makassar melalui Bagian Hukum dan HAM dan Pemrakarsa Draft Perwali

Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Risal, Sekretaris Daerah Kota Makassar Ibrahim Saleh dan beberapa pejabat di tingkat daerah masing-masing

RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peranan yang strategis karena RT dan RW merupakan ujung Tombak dalam membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Peran strategis inilah yang mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penataan Kelembagaan RT dan RW melalui Pemilihan langsung sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar yang menyatakan Pengurus RW dan RT dipilih oleh masyarakat bertempat tinggal di wilayah kerjanya dengan suara terbanyak.

Dengan Visi mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua dengan mereformasi tata kelola birokrasi menjadi pelayanan publik kelas dunia, maka melalui Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara serentak di Kota Makassar diharapkan dapat menjaring figur – figur yang sejalan dan memahami visi dan misi Pemerintah Kota, yang diharapkan dapat membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kelurahan

Uji Publik  ini tidak lebih dari sebuah kegiatan penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 94 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tentunya lebih pada tataran penyampaian dan bagaimana memahami substansi dari sebuah Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak menjadi multi tafsir dilapangan.

 

Jabatan Ketua RT dan Ketua RW sejatinya harus menjauhkan diri dari intervensi politik. Oleh Karena itu, Ketua RT dan Ketua RW yang terpilih harus menanggalkan atribut kepengurusan partai politiknya. Norma ini terbangun dalam Konstruksi Peraturan Walikota ini sesuai konstruksi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 yang mengamanahkan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik

 

Bagian Hukum & HAM Setda Kota Makassar.

Post by : Andi Amril, SH