UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DAERAH, KERJASAMA LUAR NEGERI SERTA KERJASAMA INVESTASI DAN NON INVESTASI PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Makassar (23/01/2019), Pemerintah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar mengadakan Uji Publik Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Kerjasama Luar Negeri Serta Kerjasama Investasi Dan Non Investasi Pada Pemerintah Kota Makassar.

Pada Uji Publik ini, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar menghadirkan Dr. Zainuddin Djaka, SH., MH dan Bastian Lubies, SE., MM sebagai narasumber serta memberikan materinya kepada para peserta Uji Publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 196 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah dipertegas agar Pemerintah Daerah membuat kerjasama antar daerah untuk menciptakan efisiensi. Pemerintah Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan Masyarakat. Kerjasama daerah dan kerjasama luar negeri adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan /atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi serta gambaran umum terhadap rancangan perwali yang tentunya lebih memberikan ruang yang sebesar – besarnya kepada Stakeholder dan Masyarakat sehingga dapat memahami substansi dari produk hukum daerah yang akan dibuat sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penerapannya. Dengan demikian seluruh stakeholder yang hadir memiliku ruang dan kesempatan yang seluas – luasnya dalam memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam pembentukan rancangan peraturan walikota tersebut.

Diharapkan agar hasil Uji Publik ini dapat menghasilkan Produk Hukum Daerah yang nantinya bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama antar Daerah, Kerjasama Luar Negeri serta Kerjasama Investasi dan Non Investasi pada Pemerintah Kota Makassar.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; lebih tegas dalam memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjsama antar daerah, terlebih bagi daerah yang bertetangga. Pasal 195 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat berkerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”.

Dani – Rista