SUB DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KOTA MAKASSAR MENGADAKAN SOSIALISASI UU 31

Sosialisasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Staf Ahli Bidang II Sekretaris Daerah Kota Makassar Bpk. TAUFIK, SE., MSI mewakili Sekretaris Daerah Kota Makassar membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Kamis (24/06/2017).

Acara ini di selenggarakan di Hotel Santika Makassar Jl. Sultan Hasanuddin No. 40 Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang II Setda Kota Makassar (Bpk. TAUFIK, SE., MSI), Kepala Bidang SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Para Kepala UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Makassar beserta Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar dan Kasubag serta Staf Bagian Hukum & HAM (Sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan).

Bpk. TAUFIK, SE., Msi Staf Ahli Bidang II Setda Kota Makassar membuka acara ini dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka diperlukan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawah serta mengedepankan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan sehari-hari dan salah satu kendala utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah Korupsi. Oleh karena itu, Staf Ahli Bidang II Setda Makassar mengajak para peserta sosialisasi untuk membuka wawasan tentang dimensi dimensi perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi pasca putusan mahkamah konstitusi.