SUB DOKUMENTASI DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM MENGADAKAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS ESENSI PELAKSANA TUGAS (Plt), PELAKSANA HARIAN (Plh), PENJABAT (Pj), DAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs)

Sosialisasi

Makassar Hotel Cita Dines, 24 Juli 2018.

Pemerintah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar mengadakan Sosialisasi yang menampilkan Unsur Akademisi Prof. DR. H. A. Muin Fachmal, SH, MH (Guru Besar Fakultas Hukum UMI), Prof. DR. H. Aminuddin Ilmar, SH, M. Hum (Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS) serta Kepala BKPSDMD Kota Makassar dalam memberikan Materinya kepada peserta kegiatan sosialisasi. Kepala Bagian Hukum mengatakan “Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi di semua aspek, terutama aspek ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Legalisasi prosedur administrasi pemerintahan bukanlah bentuk pengekangan terhadap sikap tindak administrasi negara, melainkan berfungsi sebagai panduan bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Seorang pejabat pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang karena sudah ada standarisasi penggunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tata cara pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan memberikan wawasan dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kota Makassar pada khususnya, untuk senantiasa tertib administrasi pemerintahan dalam persepsi yang sama guna menyempurnakan tugas-tugas pemerintahan secara Bersama. Umar, SH Kepala Bagin Hukum dan HAM Setda Kota Makassar.

Sosialisasi