SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS DISKRESI

Makassar, Pemerintah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar mengadakan Sosialisasi yang menghadirkan Unsur Akademisi Prof. DR. H. A. Muin Fachmal, SH, MH (Guru Besar Fakultas Hukum UMI), Prof. DR. Achmad Ruslan, SH, MH  (Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS), Prof. DR. H. Hambali Thalib, SH, MH (Guru Besar Fakultas Hukum UMI) dalam memberikan materinya kepada peserta kegiatan sosialisasi.

Staf Ahli Walikota Bid. Kemasyarakatan & Pengembangan SDM Kota Makassar mengatakan “Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dapat menciptakan tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Penggunaan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, adapun ukuran dan  kriteria bisa tidaknya seorang pejabat pemerintahan menggunakan dikresi sebagai berikut:

  1. Dikresi dalam hal Peraturan Perundang-Undangan memberikan pilihan, Berdasarkan penjelasan Pasal 23 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Diskresi dalam hal Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur, Berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 terkait dengan penggunaan diskresi karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur dengan penjelasan, bahwa Yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.
  3. Diskresi dalam hal peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, Mengenai penggunaan diskresi atas alasan peraturan, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas adalah dengan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat.
  4. Diskresi dalam adannya stagnasi pemerintahan, Berdasarkan UU Penjelasan UU No. No 30 Tahun 2014  terhadap kriteria adanya stagnasi pemerintahan yang terkait dengan kepentingan yang lebih luas, maka yang dimaksudkan dengan “Kepentingan yang lebih luas” adalah Kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa. Drs. H. M.Takdir Alim Bahrie,M.Si (Staf Ahli Walikota Bid. Kemasyarakatan & Pengembangan SDM Kota Makassar).