SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Makassar (24/07/2019) Favor Hotel Makassar, Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar mengadakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Sosialisasi ini Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar menghadirkan Bapak Munandar, SH., M.Si. (Sekretaris BKPSDMD Kota Makassar) dan Ibu Pingkan W. I. Gerungan, SH., MH. (Kepala Seksi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar) sebagai narasumber dan memberikan materi kepada peserta sosialisasi.

Pemerintah pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah produk hukum yang berhubungan dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Produk hukum ini adalah penjabaran dari Pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seperti halnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat banyak idiom-idiom baru dalam tata kelola pegawai negeri sipil, PP Nomor 11 Tahun 2017 juga menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Bapak Ir. H. Ahmad Kafrawi, MM. mengatakan “Bahwa tantangan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia begitu besar, namun banyak pelaku pembangunan khususnya di ranah birokrasi yang belum profesional dalam memahami, mengukur kinerja dan karir. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai pegangan dalam pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan diharapkan dapat memberi perubahan positif bagi Pegawai Negeri Sipil dalam proses percepatan reformasi birokrasi. Secara umum tujuan Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengelola Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bernilai dasar dan beretika profesi. Bebas intervensi politik dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS diperlukan sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karier, dan sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPK. Dalam penyelenggaraan Manajemen PNS, Presiden atau PPK mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui sosialisasi ini diharapkan Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar dapat lebih mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan menindaklanjuti dan memberi kontribusi positif di lingkungan kerja masing-masing, sehingga dapat memberikan inspirasi, keteladanan integritas dan disiplin dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dani – Rista