SOSIALIASI PERWALI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 19 DAN PERWALI NOMOR 53 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERNIKAHAN, RESEPSI PERNIKAHAN DAN PERTEMUAN DI KOTA MAKASSAR

Makassar (07/09/2020), Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar mengadakan Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan Dan Pertemuan dengan mengundang Forkopimda, SKPD terkait, KPU, Bawaslu, PHRI, dan unsur media.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 adalah sebagai payung hukum Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun Peraturan Walikota Makassar untuk mengatur dan menerapkan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan dalam rangka upaya menekan penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

Disiplin protokol kesehatan lebih patut ditegakkan dengan melibatkan dan bekerjasama dengan unsur TNI, Polri, pemangku kepentingan (stakeholder) dan juga dengan partisipasi masyarakat yang merupakan wujud kebersamaan kita semua dalam penanganan dan pencegahan serta menekan penyebaran hingga memutus mata rantai penularan Covid-19, karena ini adalah pandemik yang harus ditangani bersama.

Disiplin protokol kesehatan akan menjadi vaksin pertama dalam pencegahan wabah pandemi Covid-19, serta seluruh masyarakat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan arahan aparat pada masa wabah pandemi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, terinci dalam bab yang meliputi:

  1. Bab I, Ketentuan Umum;
  2. Bab II, Ruang Lingkup;
  3. Bab III, Pelaksanaan;
  4. Bab IV, Monitoring dan Evaluasi;
  5. Bab V, Sanksi Administratif;
  6. Bab VI, Tata Cara Pengenaan Sanksi;
  7. Bab VII, Sosialisasi dan Partisipasi;
  8. Bab VIII, Pendanaan;
  9. Bab IX, Ketentuan Peralihan; dan
  10. Bab X, Ketentuan Penutup.

Selanjutnya, ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, terinci dalam bab yang meliputi:

  1. Bab I, Ketentuan Umum;
  2. Bab II, Ruang Lingkup;
  3. Bab III, Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan;
  4. Bab IV, Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Resepsi Pernikahan;
  5. Bab V, Protokol Kesehatan Kegiatan Pertemuan;
  6. Bab VI, Pengawasan;
  7. Bab VII, Sanksi;
  8. Bab VIII, Ketentuan Peralihan; dan
  9. Bab, IX, Ketentuan Penutup.

        Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Makassar. Dengan adanya Peraturan Walikota Makassar ini kiranya dapat diterapkan dalam setiap aspek dan diharapkan dapat lebih menekan dan mencegah laju penyebaran hingga memutus mata rantai penularan Covid-19 agar Kota Makassar menjadi kawasan dalam zona hijau.

 

Dani – Rista