Sambutan Kabag. Hukum dan HAM Setda. Makassar

manaiAssalamu Alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang–undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka Bagian Hukum dan HAM Setda. Kota Makassar menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang–undangan yang berbasis internet untuk mendukung penyebarluasan informasi Peraturan Perundang–undangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar melalui Website Sistem Informasi Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Makassar.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Dengan adanya website ini, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas penyebarluasan produk hukum khususnya Produk Hukum Daerah Kota Makassar dan untuk mewujudkan Makassar dua kali tambah baik. Amin.

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DRS. H. MANAI SOPHIAN SH.,MH.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.