POKJA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LAPORAN KINERJA KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN KEMENTRIAN PAN-RB TAHUN 2017

Makassar, 21 November 2017 Hotel Condotel Lantai 7 Makassar kegiatan yang diadakan oleh Inspektorat Kota Makassar dan Kementrian PAN-RB “Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)” dalam Tim Pokja Peraturan Perundang Undangan juga melibatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan juga Kepala Bagian Hukum UMAR,SH beserta Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan Bagian Hukum dan Ham Kota Makassar dalam hal ini juga menjadi Tim Pokja Peraturan Perundang Undangan.
Dalam sambutan dari Kementrian PAN-RB ini merupakan perwu­judan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2017. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2015­-2019.
Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pe­ merintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pe­ merintah dan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2015­-2019.
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB. Kinerja Kementerian PANRB diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2016.
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun,
beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target, karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil so- ciety sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2017 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan eisiensi, efekti­ vitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian PANRB pada tahun­tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Khususnya Tim Pokja Penataan Peraturan Perundang Undangan mengacu Pada Undang -Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan. dimana merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang- undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang- Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang- undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.
Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang- undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah