PENYUSUNAN RENCANA KERJA PROPEPMEPRDA KOTA MAKASSAR UNTUK TAHUN 2019

Kamis, 19 Juli 2018, Hotel Melia Makassar

Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar kembali mengadakan kegiatan Rakor PROPEMPERDA Untuk di Tahun 2019, Rakor ini menampilkan Narasumber Kepala BAppeda Kota Makassar dan Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH.MH (Guru Besar Fakultas Hukum UMI), “Bahwa Pembentukan Peraturan Daerah yang dimulai dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai tahap awal pembentukan sebuah Peraturan Daerah memiliki peran yang sangat strategis agar pembentukan produk hukum daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sebagai sebuah rangkaian untuk mewujudkan visi dan misi Kota Makassar Dua Kali Tambah Baik.

Program pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen perencanaan legislasi daerah yang merupakan amanah dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  80  Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah dapat berfungsi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan tertib regulasi, ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah terutama adalah aspek kejelasan  tujuan dan manfaat produk hukum daerah yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan dan kajian yang matang, selain itu yang tak kalah pentingnya adalah aspek keadilan dan persamaan pengaturan bagi seluruh warga masyarakat serta aspek skala prioritas dan aspek budaya dan relegius masyarakat yang akan memberikan warna terhadap pembentukan sebuah Peraturan Daerah.

Program Pembentukan Peraturan daerah dapat menjadi acuan pembangunan hukum dan merupakan wadah politik hukum daerah sekaligus wajah untuk dapat melihat kebijakan pembangunan daerah dalam kurung waktu tertentu, oleh karena itu program pembentukan peraturan daerah tidak hanya penting untuk menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu tertentu namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap pembangunan daerahnya kedepan,  sehingga partisipasi masyarakat harus dilakukan secara optimal, serius dan terencana agar keterlibatan masyarakat benar-benar membawa aspirasi sebanyak mungkin agar perencanaan pembetukan peraturan daerah dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan rasa keadilan masyarakat.