Digitalisasi Produk Hukum

Digitalisasi Produk Hukum

Penataan dan pengarsipan produk hukum dengan menggunakan scanner yang dilakukan bertahap, untuk mempermudah pencarian produk hukum

Pengaduan Hukum Online

Pengaduan Hukum Online

Fitur ini masih sementara Kami kembangkan, nantinya untuk mempermudah pengunjung yang ingin mengadukan pelanggaran hukum.

Pencarian Produk Hukum

Pencarian Produk Hukum

Tabel didesain dengan fitur pencarian, Anda hanya memasukkan kata kuncinya, maka tabel akan otomatis menampilkan apa yang Anda cari.

Bagian Hukum dan HAM Sosialisasi Wujudkan Makassar Kota Peduli HAM

Makassar,- Dalam mewujudkan Makassar sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia Pemkot Makassar, menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Makassar Kota Peduli HAM, di Hotel Singgasana, Rabu (23/4/2019). Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar Zulkifli mengatakan, kegiatan sosialisasi yang diadakan bertujuan memberikan pemahaman kepada

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Makassar (13/03/2019), Pemerintah Kota Makassar, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada sosialisasi ini, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar menghadirkan akademisi Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi,

UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DAERAH, KERJASAMA LUAR NEGERI SERTA KERJASAMA INVESTASI DAN NON INVESTASI PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Makassar (23/01/2019), Pemerintah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar mengadakan Uji Publik Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Kerjasama Luar Negeri Serta Kerjasama Investasi Dan Non Investasi Pada Pemerintah Kota Makassar. Pada Uji Publik ini, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar menghadirkan Dr. Zainuddin Djaka, SH., MH dan Bastian Lubies, SE.,