Digitalisasi Produk Hukum

Digitalisasi Produk Hukum

Penataan dan pengarsipan produk hukum dengan menggunakan scanner yang dilakukan bertahap, untuk mempermudah pencarian produk hukum

Pengaduan Hukum Online

Pengaduan Hukum Online

Fitur ini masih sementara Kami kembangkan, nantinya untuk mempermudah pengunjung yang ingin mengadukan pelanggaran hukum.

Pencarian Produk Hukum

Pencarian Produk Hukum

Tabel didesain dengan fitur pencarian, Anda hanya memasukkan kata kuncinya, maka tabel akan otomatis menampilkan apa yang Anda cari.

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 (ANGKATAN I)

Makassar (22/07/2019) Hotel Singgasana, Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Makassar Tahun 2020 (Angkatan I) Pada kegiatan ini, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar menghadirkan akademisi Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH. (Guru besar Universitas

BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR MENGADAKAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Makassar (26/06/2019),┬áPemerintah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar mengadakan Uji Publik Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah perlindungan anak

Bagian Hukum dan HAM Sosialisasi Wujudkan Makassar Kota Peduli HAM

Makassar,- Dalam mewujudkan Makassar sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia Pemkot Makassar, menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Makassar Kota Peduli HAM, di Hotel Singgasana, Rabu (23/4/2019). Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar Zulkifli mengatakan, kegiatan sosialisasi yang diadakan bertujuan memberikan pemahaman kepada

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Makassar (13/03/2019), Pemerintah Kota Makassar, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada sosialisasi ini, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar menghadirkan akademisi Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi,