LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERWALI PEDAGANG KAKI LIMA “KANRE RONG” KOTA MAKASSAR

Makassar, 20 Juli 2018, Ruang Rapat Asisten Kantor Walikota Makassar.

Kabag Hukum Umar, SH dan Ibu Evi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar beserta Seluruh SKPD Terkait serta Rapat ini di buka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar ibu Naisyah T Azikin,

“secara umum pedagang kaki lima sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dalam menumbuh kembangkan usaha kreatif di kota Makassar dalam rangka mendukung sektor pariwisata, maka Pemerintah Kota melakukan penataan dan pemberdayaan kaki lima yang diberi nama Pedagang Kaki Lima Kanre Rong  yang terletak pada ujung selatan Karebosi mengahadap sepanjang jalan Kartini Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar”

“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota diberi kewenangan secara atribusi untuk melakukan penataan dan  memberdayakan pedagang kaki lima” Umar, SH Kabag Hukum Kota Makassar

dalam Draft Perwali tersebut terdiri dari 10 BAB dan 19 Pasal yang mengatur tentang Penetapan Lokasi, Penataan, Pemberdayaan, Kemitraan, Hak dan Kewajiban, Ketentuan Larangan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Sanksi, serta Penutup.

sebagai tindak lanjut sebelumnya Bapak Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Danny Pomanto memimpin rapat koordinasi terkait pedagang kaki lima dan perkembangan lomba kelurahan  terpadu, Rabu (11/7/18) bertempat di ruang pola sipakatau Kantor Balaikota Makassar.

Rapat terkait pedagang kaki lima membahas tagline PKL yang bertajuk “Kanre Rong”. Dalam rapat sebelumnya telah dibahas  36 varian menu makanan dan minuman yang akan disajikan. Kanre Rong  yang bertempat di Karebosi ini  juga didukung oleh fasilitas wifi gratis yang bisa dinikmati setiap pengunjung saat bersantap.

Walikota Makassar  berpesan agar setiap kecamatan dapat menata PKLnya, layaknya PKL Kanre Rong. Karena Kanre Rong dikhususkan buat mereka para PKL.

Walikota Makassar, “mengharapkan PKL ini juga dapat melibatkan UMKM binaan yang ada disetiap kecamatan, agar semua elemen dapat berpartisipasi dalam Kanre Rong.

dan berharap semua akan tercover kedalam Regulasi Peraturan Walikota tersebut agar secepatnya bisa menjadi inovasi dalam mendukung Program Program Pembangunan di Kota Makassar.

adapun tujuan Legal Drafting tersbut tidak lebih dari sebuah kegiatan penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 94 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tentunya lebih pada tataran penyampaian dan bagaimana memahami substansi dari sebuah Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak menjadi multi tafsir dilapangan, serta rapat legal drafting ini merupakan amanah Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat dan stakeholder yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan pertimbangan yang konstruktif dalam pembentukan sebuah produk hukum daerah, sebagai wujud untuk mengimplementasikan asas keterbukaan dalam pembentukan produk hukum daerahUjar Kabag Hukum UMAR, SH.