Ini Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Badan Hukum Dan HAM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala Bidang Perundang-Undangan Badan Hukum dan HAM Pemkot, Umar mengatakan, ada perbedaan antara aturan baru dengan aturan sebelumnya tersebut,salah satunya dalam hal perbedaan pembagian urusan pemerintahan.

Adapun aturan baru ini menjelaskan, urusan pemerintahan dibagi kedalam urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemateri yang dihadirkan dalam seminar yang digelar, Prof. Dr Muin Pahmal mengatakan, mengenai pembagian urusan pemerintahan, pembagian urusan untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

“Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah,” katanya.

Lebih lanjut Umar menjelaskan, urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan, yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara ; Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara ; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara.

“Yaitu Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Termasuk Urusan Pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, dampak, dan sumber dayanya melibatkan lintas kabupaten atau kota,” katanya.

Sedangkan Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten atau kota adalah Urusan Pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, dampak, dan sumber sayanyapenggunanya berada dalam lingkup kota. (Sumber Rakyatku.com | Penulis : Nurhikmah | Editor : Adil Patawai)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.