Kabag Hukum & HAM : THM dan panti pijat yang melanggar aturan itu mestinya langsung ditutup

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah mengeluarkan kebijakan agar izin tempat hiburan malam (THM) dan panti pijat di Jl Nusantara tidak diperpanjang. Sebab, kawasan itu akan diubah menjadi kawasan kuliner. Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Makassar, Manai Sophian mengatakan, THM dan panti pijat yang melanggar aturan itu mestinya langsung ditutup. “Langsung tutup saja. Buat apa

Ibrahim Saleh Lantik Manai Sophian anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Makassar Ibrahim Saleh melantik anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Kota Makassar di Ruang Pola Balaikota Makassar. Pelantikan didasarkan pada SK Wali Kota Makassar Nomor : 1473/951.05/KEP/VIII/2015. Ketiga pejabat yang dilantik adalah Drs. Zainal Ibrahim, M. Si., selaku Wakil Ketua I merangkap anggota, dan H. Baso

Manai Sofyan

PemKot Makassar menunggu keputusan hukum penataan kembali Pulau Kayangan sebagai objek wisata

Pemerintah Kota Makassar Saat ini masih menunggu keputusan hukum tetap dari proses hukum yang diajukan pengelola sebelumnya PT Putra Putra Nusantara terkait penataan kembali Pulau Kayangan sebagai objek wisata yang sangat menjanjikan. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Makassar, Sophian Manai. Menurutnya, pemkot masih menunggu hasil keptusan pengadilan” Kita tunggu hasilnya dari