BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR MENGADAKAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Makassar (26/06/2019), Pemerintah Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar mengadakan Uji Publik Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah perlindungan anak – anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan. Dalam bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak – hak lainnya yang antara lain menjamin bahwa anak – anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mampu untuk tumbuh dan berkembang.

Pada Uji Publik ini dilaksanakan sosialisasi serta gambaran umum terhadap rancangan peraturan walikota yang tentunya lebih memberikan ruang yang sebesar – besarnya kepada Stakeholder dan masyarakat sehingga dapat memahami substansi dari produk hukum daerah yang akan dibuat sehingga tidak menjadi multi tafsir dalam penerapannya. Dengan demikian seluruh Stakeholder yang hadir mempunyai ruang dan kesempatan yang seluas luasnya memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Diharapkan agar hasil Uji Publik ini dapat menghasilkan Produk Hukum Daerah yang nantinya bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama guna menanggulangi dan melindungi anak – anak dari seagala bentuk tindak kekerasan.