Bagian Hukum dan HAM Sosialisasi Wujudkan Makassar Kota Peduli HAM

Makassar,- Dalam mewujudkan Makassar sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia Pemkot Makassar, menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Makassar Kota Peduli HAM, di Hotel Singgasana, Rabu (23/4/2019). Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar Zulkifli mengatakan, kegiatan sosialisasi yang diadakan bertujuan memberikan pemahaman kepada

Wali Kota Makassar Tinjau Persiapan Uji Publik Perwali Besok

Jelang sehari pelaksanaan Uji Publik Perwali Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny‘ Pomanto meninjau persiapan uji publik di Ruang Sidang Perwali, Lantai 2 Balaikota, Senin, (16/1/2017). Uji publik menjadi forum yang mempertemukan pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat.

Manai Sofyan

Ini Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Badan Hukum Dan HAM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Bidang Perundang-Undangan Badan Hukum dan HAM Pemkot, Umar mengatakan, ada perbedaan antara aturan baru dengan aturan sebelumnya tersebut,salah satunya dalam hal perbedaan pembagian urusan pemerintahan. Adapun aturan baru ini menjelaskan, urusan pemerintahan